Pada Jumat (27/10/2023), diperkirakan 193 anggota Majelis Umum PBB akan melakukan pemungutan suara mengenai perang Israel-Gaza. Namun, Palestina hanya berperan sebagai pengamat dan tidak memiliki hak suara. Yordania, atas nama negara-negara Arab, telah mengusulkan resolusi Majelis Umum yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengimbau untuk menghentikan pembunuhan dan memilih bantuan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkannya.
Menteri Luar Negeri Palestina juga berpidato di depan Dewan Keamanan PBB pada sesi khusus pekan ini. Namun, sebagai negara pengamat non-anggota, Palestina tidak dapat berpartisipasi seperti negara-negara anggota penuh PBB. Palestina telah diberikan status pengamat non-anggota oleh mayoritas anggota Majelis Umum pada tahun 2012. Status ini tidak secara resmi diakui dalam Piagam PBB, tetapi dipegang oleh Palestina dan Takhta Suci (Vatikan). Palestina juga menjadi perwakilan rakyat Palestina di PBB meskipun memiliki wewenang yang rumit dalam memerintah atas nama seluruh rakyat Palestina.
Palestina memiliki harapan untuk menjadi anggota penuh PBB. Pada tahun 2019, Majelis Umum memutuskan memberikan Palestina kekuasaan tambahan terbatas ketika memimpin Kelompok 77. Namun, keputusan penerimaan anggota baru tetap berada di tangan Dewan Keamanan yang memiliki lima anggota tetap dengan hak veto. AS telah menggunakan hak veto tersebut sekitar 34 kali untuk memblokir resolusi kritis terhadap Israel.
Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, prosesnya tidak sekompleks di Dewan Keamanan. Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB dianggap kurang mengikat secara hukum dibandingkan dengan resolusi Dewan Keamanan, terutama dalam hal seruan gencatan senjata.
