Sindiran Eks Ketua MK terkait Politik Dinasti yang Dilontarkan di Hadapan Prabowo

by -169 Views

Jakarta, CNBC Indonesia – Jimly Asshiddiqie membicarakan politik dinasti menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 ini mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik. Namun, dalam praktik politiknya, Indonesia seperti menggunakan sistem feodal.

Menariknya, hal tersebut disampaikan Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Prabowo Subianto, calon presiden pada Pilpres 2024.

Seperti yang diketahui, Prabowo akan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik tahun depan. Gibran, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun, mencalonkan diri sebagai cawapres setelah keputusan MK mengenai batas minimum umur capres dan cawapres.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa usia minimum capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun, kemudian MK membolehkan capres dan cawapres berusia kurang dari 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menjadi pejabat negara.

Jimly mengatakan Inggris adalah negara berbentuk kerajaan tetapi menerapkan politik seperti negara republik. “Nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi Anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan,” kata Jimly, mengutip CNN Indonesia.

Sebagai orang berintelektual, kata Jimly seharusnya melihat secara objektif sebagai fenomena.

“Itu menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuman satu semuanya. Jadi kita tidak menyalahkan partai A, partai B, tidak bisa. Tapi kita harus melihat sebagai fenomena yang harus dicarikan solusinya jangka panjangnya. Bukan hanya menyalahkan,” ungkapnya.

Jimly mengatakan bahwa feodal kemudian mengarah kepada politik dinasti. “Tidak usah saya sebut partainya, kalian sudah paham,” sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di sejumlah partai politik termasuk PDIP. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (24/10).

[Gambas:Video CNBC]

(Artikel Selanjutnya, Jawaban Tak Terduga Jokowi Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo)

(mkh/mkh)