Kasus korupsi menjadi pemberitaan utama di awal tahun 2023. Tersangka korupsi berasal dari berbagai tingkat jabatan, mulai dari pejabat setingkat menteri hingga Ketua KPK. Korupsi merusak kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia serta menyulitkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan salah satu yang ditahan oleh KPK pada awal tahun 2023. Lukas diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Papua. Ia divonis 8 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp 19,6 miliar.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, juga ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Kasus BTS juga menyeret anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan anggota BPK Achsanul Qosasi. Achsanul diduga menerima suap hingga Rp 40 miliar terkait hasil audit BPK terkait proyek BTS yang merugikan negara. Ia kemudian mengembalikan uang yang diduga diterimanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga menjadi tersangka korupsi. Ia diduga menarik upeti dari bawahannya dengan total uang yang diterima mencapai Rp 13,9 miliar.
Kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Ketua KPK Firli Bahuri menjadi pemberitaan utama tahun ini. Firli diduga memeras Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar kasus korupsi di Kementan yang ditangani KPK bisa berhenti.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej juga menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri.
Sementara itu, Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.