Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi topik pembicaraan hangat. Terutama terkait kekhawatiran bahwa pemimpin yang terpilih pada tahun 2024 kemungkinan tidak akan melanjutkan proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, sudah ada Undang-Undang (UU) yang mewajibkan presiden berikutnya untuk melanjutkan proyek IKN. Berdasarkan UU Nomor 21/2023 tentang Perubahan UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, progres pembangunan dan pemindahan IKN harus menjadi program prioritas nasional selama minimal 10 tahun sejak aturan tersebut diberlakukan. Saat ini, masyarakat dapat memantau sikap pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 terkait kesediaan mereka untuk melanjutkan proyek IKN.
Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka secara terang-terangan menyatakan kesediaan mereka untuk melanjutkan pemindahan Ibu Kota Nusantara serta program-program yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Namun, pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar lebih menitikberatkan visi dan misi perubahan. Meskipun tidak menolak pemindahan Ibu Kota Nusantara, beberapa partai politik pendukung mereka sangat menentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Pembangunan fisik proyek IKN telah dimulai sejak tahun 2020 dengan partisipasi 10 investor kelas kakap seperti Sugianto Kusuma, Anthony Salim, Franky Widjaja, dan lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini, pembangunan masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anies Baswedan memang tidak secara langsung menolak IKN, tetapi sering mengkritik proyek tersebut dan berjanji akan meninjau kembali keputusan pemindahan ibu kota jika terpilih menjadi presiden. Dia berpendapat bahwa anggaran pemerintah lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak khawatir proyek IKN akan mangkrak setelahnya, karena proyek tersebut sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, ia percaya bahwa IKN akan membantu dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.
