Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah mempersiapkan pelaksanaan program makan siang gratis untuk tahun 2025. Makan siang gratis merupakan program unggulan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin dalam berbagai versi hitung cepat Pemilihan Presiden 2024.
Ada beberapa aspek dalam makan siang gratis yang sudah disepakati. Misalnya mengenai anggaran makan siang dipatok Rp 15.000 per anak. Selain itu, program ini juga akan dilaksanakan secara bertahap baik dari sisi jumlah penerima, maupun daerah sasaran program. Satu hal yang masih jadi pertanyaan adalah dari mana uangnya?
Untuk menyiapkan anggaran tersebut, pemerintah tengah menimbang sejumlah opsi mulai dari melebarkan defisit, melakukan realokasi hingga menggenjot penerimaan negara. Berikut ini merupakan opsi yang sudah dibahas oleh pemerintah untuk membiayai program makan siang gratis.
Pelebaran Defisit
Pemerintah berencana mematok defisi APBN 2025 pada rentang 2,45%-2,8%. Selain mempertimbangkan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, lebarnya defisit juga mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024.
“Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta.
Defisit APBN 2025 itu lebih besar dari yang dipatok pada 2024 dan 2023. . Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp1,65% dari PDB. Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar.
Sri Mulyani mengatakan besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Rancangan defisit itu, kata dia, juga sudah memasukkan berbagai kebutuhan Kementerian dan lembaga.
“Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” pungkasnya.
Geser Anggaran
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah masih terus menggodok anggaran untuk makan siang gratis. Menurut dia, detail sumber anggaran untuk program ini akan selesai dalam waktu sebulan.
“Makan siang gratis kan sudah masuk dalam postur, jadi detailnya nanti sebulan lagi,” kata dia.
Airlangga menuturkan sumber anggaran untuk program ini bisa berasal dari berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah saat ini. Misalnya saja dengan mengambil dari anggaran pendidikan maupun kesehatan dan perlindungan sosial.
“Macam-macam, bisa dari pendidikan, bisa dari kesehatan, banyak faktor. Dan bisa program baru juga, jadi kombinasi,” ujar dia.
Airlangga berkata program makan siang gratis merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki gizi dan mengurangi stunting. Dia mengatakan defisit APBN yang akan ditetapkan pemerintah juga tak terlalu berbeda jauh dari defisit 2024.
Tambah Penerimaan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan telah memiliki strategi menambah penerimaan negara untuk membiayai makan siang gratis ini. Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo menyebut strategi pertama adalah terkait penegakan hukum.
Dia mengatakan terdapat kasus-kasus hukum yang sudah inkracht, namun uangnya belum masuk ke negara. Dia menyebut uang dari kasus-kasus ini ditaksir mencapai Rp 90 triliun. “Uang itu seharusnya sudah bisa masuk ke kas negara, tapi tidak masuk, waktu itu jumlahnya Rp 90 triliun,” kata Drajad.
Selain itu, Drajad mengatakan ada satu peraturan yang ditemukan oleh TKN yang berpotensi memberikan anggaran tambahan untuk menjalankan program makan siang gratis. Dia mengatakan apabila peraturan itu direvisi maka berpotensi menghasilkan uang dengan jumlah Rp 116,4 triliun.
Namun, Drajad masih enggan membeberkan aturan yang dia maksud. “Saya belum bisa sebut, untuk mengubah peraturan itu memang banyak komplikasinya,” ujarnya.
Menurut Drajad ada satu lagi strategi yang disiapkan oleh TKN untuk membiayai program makan siang gratis. Dia mengatakan ada sejumlah kegiatan ekonomi ilegal atau shadow economy yang bisa jadi sumber pendapatan negara yang baru.
“Itu ga bisa ditembus dengan cara biasa, kita harus ada kegiatan khusus menembus itu,” kata Drajad.
