Program makan siang gratis dari calon presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari beberapa lembaga asing. Pasangan dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, unggul jauh dalam penghitungan suara cepat dan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sorotan dari lembaga asing, seperti Fitch Ratings dan Moody’s, diangkat oleh media Jepang, Nikkei, dalam artikel berjudul ‘Prabowo’s Free Lunch Plan Would Bite Into Indonesia’s Budget, Analysts Warn’.
“Fitch Ratings yakin bahwa risiko fiskal jangka menengah telah meningkat karena janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar 2% dari PDB setiap tahun,” tulis Fitch Ratings.
“Mengatakan bahwa Indonesia bisa mempertahankan rasio utang terhadap PDB yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami,” tambahnya.
Kebijakan Prabowo Subianto yang memberikan makan siang dan susu kepada 78,5 juta siswa di sekitar 400.000 sekolah di seluruh negeri menjadi fokus kampanyenya dalam pemilihan presiden bulan lalu. Program ini ditujukan untuk mengatasi kekurangan gizi dan pertumbuhan terhambat atau stunting.
Program ini direncanakan akan berjalan hingga tahun 2029 dan memerlukan dana sebesar Rp 450 triliun. Menurut perwakilan tim kampanye Prabowo, pemerintahannya memerlukan anggaran sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun untuk melaksanakan program ini pada tahun pertama.
Moody’s Investors Service juga menyuarakan kecemasannya. Wakil presiden dan pejabat kredit senior lembaga itu, Anushka Shah, mengungkapkan kekhawatiran tentang anggaran Indonesia jika program ini dilaksanakan.
“Jika diterapkan, ini akan mencerminkan perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam pengelolaan anggaran dan rasio utang secara konservatif,” ujarnya.
Menurut artikel berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia? dari lembaga Foreign Policy yang ditulis oleh Salil Tripathi, seorang yang berada di New York, AS, juga memantau program makan gratis dari Prabowo. Program ini disebut sebagai tindakan populis untuk mendapatkan dukungan di dalam negeri.
“Proyek ini mungkin akan menghabiskan sekitar US$ 7,68 miliar pada tahun pertama,” tulisnya.
“Meskipun layak dipuji, rencana makan bersubsidi ini akan memberatkan anggaran Indonesia dan mungkin akan memperbesar defisit fiskal negara,” tambahnya.
Diprediksi bahwa defisit fiskal dapat menyebabkan inflasi. Juga disoroti bahwa menteri-menteri teknokratis dari era Jokowi mungkin tidak akan mendampingi Prabowo.
