Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Menghadiri Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung MA.
Jakarta, CNBC Indonesia – Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024 mendapat sorotan media asing. Pasalnya akhir pekan lalu, empat menteri Kabinet Indonesia Maju mendatangi MK untuk memberikan keterangannya. Empat menteri itu ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Media Amerika Serikat (AS) menulis khusus laporannya dengan judul “Indonesian Cabinet ministers deny claims by losing presidential candidates of misused government aid.”
Dalam pemberitaannya AP mengatakan empat menteri itu dianggap kompak bersaksi bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan bansos selama periode masa Pilpres 2024, termasuk masa kampanye. “Empat anggota Kabinet Indonesia bersaksi pada hari Jumat bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam distribusi bantuan pemerintah selama kampanye pemilihan baru-baru ini,” muat media tersebut dikutip Senin (8/4/2024).
AP juga menggambarkan bagaimana empat menteri itu memberikan kesaksian untuk membantah tuduhan dari dua pasangan capres yang menggugat hasil Pilpres 2024. “Para kandidat yang kalah- mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo- mengatakan pemilihan itu dirusak oleh penyimpangan dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasilnya dan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam gugatan terpisah,” tulis AP.
Pernyataan Muhadjir Effendy menjadi sorotan pertama. AP mendeskripsikan bahwa dalam persidangan itu Muhadjir membantah bantuan pemerintah yang diberikan selama periode Januari hingga Juni 2024 telah menguntungkan calon presiden Prabowo Subianto saat masa pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu. Sementara itu, pernyataan Airlangga Hartarto mendapat sorotan khusus terkait perannya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto. Mereka menggambarkan pernyataan Airlangga dengan bantahan terkait penyaluran bansos selama masa Pilpres 2024 akibat efek el-nino.
Sementara itu Sri Mulyani Indrawati, disebut sebagai menteri keuangan yang paling dihormati secara luas, dan merupakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia memberikan bantahan terkait kecurangan penggunaan bansos dengan mengatakan bahwa anggaran bansos pemerintah untuk 2024 telah disetujui DPR. “Dia mengatakan pemberlakuan anggaran negara 2024 selesai sebelum komisi pemilihan mengumumkan kandidat dalam pemilihan presiden,” tulis AP lagi.
