Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, setelah kunjungan sebelumnya Cormann ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa (28/5) sore.
“Bagaimana kabarnya,” sapa Prabowo saat menyambut Cormann bersama Airlangga.
“Sangat baik, senang bisa bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Saaya ini, Indonesia sedang berada dalam tahap pencalonan untuk keanggotaan OECD, yang dikenal sebagai akses. Dalam proses ini, Indonesia harus mengajukan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD merupakan sejarah, karena Indonesia merupakan negara pertama dari Asia Tenggara yang menjadi calon anggota OECD. Sejauh ini, 38 negara telah mendukung masuknya Indonesia ke OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negaranegara maju. Awalnya, organisasi ini bernama Organisasi Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC), didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi dari Amerika Serikat dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada tahun 1961 dan mencakup negaranegara seperti Amerika Serikat; negaranegara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak itu, markas OECD berada di Paris, Prancis.
Keanggotaan OECD berkembang pada tahun 1990-an dengan inklusi Meksiko, Korea Selatan, dan negaranegara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India juga telah mendukung agenda OECD.
Visi dan misi OECD sendiri adalah untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara maju. Oleh karena itu, tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia, memberikan platform bagi pemerintah dari berbagai negara untuk berkolaborasi dan mencari solusi.
