Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, bersikap komitmen terhadap menjaga posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih, Prabowo, dan beliau juga memberikan jaminan. APBN 2024 tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penyampaian mengenai menjaga defisit APBN juga menghilangkan spekulasi bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 yang sedang dalam proses ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah pimpinan Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo,” tambah Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target yang sudah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR,” tegasnya.
Thomas juga menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025.
