Keputusan Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah untuk menerima izin konsesi tambang dari pemerintah telah menimbulkan berbagai reaksi dari internal organisasi tersebut. Salah satunya adalah suara penolakan atau kontra terhadap keputusan tersebut yang berasal dari Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan.
“Semoga para pimpinan melihat bagaimana lubang-lubang tambang itu merusak bentang alam,” kata Hening dalam keterangannya, yang dikutip pada Sabtu (27/7/2024).
Hening juga berharap agar para pimpinan Muhammadiyah menggunakan berbagai pertimbangan jika mereka memutuskan untuk menggunakan izin tambang. Pengelolaan tambang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
Dia ingin agar para pimpinan Muhammadiyah telah melihat sendiri kondisi air di lubang tambang yang tidak layak untuk diminum dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia juga berharap para pimpinan telah bertemu dengan 42 orang tua yang anak-anaknya meninggal karena masuk ke dalam lubang tambang.
Warga Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, bernama Rahmat juga mengkritik pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan yang tidak terlepas dari dinamika politik.
“Hal ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik. Meskipun Pak Bahlil, Pak Luhut, atau bahkan Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politik,” kata Rahmat dalam sebuah diskusi daring pada Kamis (25/7) malam.
Menurutnya, ada tanda-tanda politis yang sudah terlihat, mulai dari pemerintah yang memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan setelah Pemilu 2024, hingga hanya memberikan izin tersebut untuk lima tahun.
“Kita bisa melihat timeline munculnya setelah pemilu, dan jangka waktu izin hanya lima tahun. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang saling berpengaruh,” ungkap Rahmat.
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, tidak dapat menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika ada di antara mereka yang masih ragu terkait izin tambang. Pasalnya, seringkali muncul persepsi negatif terkait tambang di masyarakat umum.
“Tidak bisa menyalahkan jika masih banyak kader kita yang ragu, masih ingin kejelasan, ‘apa perspektifnya?’ dan sebagainya,” kata Hilman dalam pidatonya dalam acara MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Jumat (26/7).
Demikianlah informasi mengenai reaksi internal Muhammadiyah terkait penerimaan izin konsesi tambang.
