DAILYPANGANDARAN – Menuju pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) telah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi sementara, saat ini terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama PDI-PAN mengusung Citra Pritiyami dan Ino Darsono. Sementara koalisi kedua PKB, PKS, dan Gerindra mengusung Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi, meskipun keduanya sudah mendapatkan rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol pemenang kursi di Pangandaran belum menentukan sikap, yaitu Golkar dan PPP. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP 2 kursi.
Meskipun demikian, KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua kandidat calon yang telah mendapatkan rekomendasi, Citra-Ino didukung oleh dua parpol yang memiliki 20 kursi DPRD. Sementara pasangan Ujang-Dadang memiliki 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekjen DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, mengatakan partai belum memutuskan koalisi dengan siapa. “Belum, bacalon masing-masing sedang ada kegiatan,” kata Riki, Sabtu (24/8/2024).
Sementara itu, PDI Perjuangan secara resmi memberikan rekomendasi kepada Citra-Ino yang diumumkan langsung oleh Sekjen PDI Hasto pada Rabu (22/8/). Keduanya akan resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
“Sudah ada rekomendasi resmi dari PDI Perjuangan untuk Citra-Ino bersama PAN,” ucapnya.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, membenarkan informasi bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat dalam Pilkada ini.
Otang juga menjelaskan mengenai langkah PAN. Otang membenarkan bahwa PAN telah menerbitkan rekomendasi untuk Ino Darsono yang berpasangan dengan Citra Pitriyami. “PKS tetap bersama kita,” katanya.
Terkait Golkar, Otang mengatakan pihaknya masih menunggu untuk memilih, apakah akan bergabung atau memanfaatkan hasil keputusan MK. “Jika ikut keputusan MK, mereka dapat mengajukan satu paket,” ucapnya.
