Pemerintah tetap menganggap kelapa sawit sebagai komoditas unggulan karena kontribusinya yang besar terhadap PDB dan sebagai penyedia tenaga kerja yang mencapai 16 juta orang. Namun, terdapat kampanye hitam dari Uni Eropa terhadap komoditas sawit.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya untuk mengolah sawit secara berkelanjutan melalui program ISPO sejak tahun 2011. Indonesia juga sedang berjuang menentang Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa dan tengah menunggu keputusan resmi terkait penundaan pemberlakuan UU tersebut.
Eddy menekankan pentingnya memperbaiki segala hal terkait sawit dengan prinsip keberlanjutan. Dia juga mengklaim bahwa semua bagian dari sawit dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti katalisator, sepatu, minyak goreng, dan biodiesel.
Pemerintah terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat, peneliti, pekebun rakyat, dan perusahaan untuk terus memperbaiki industri sawit. Dalam struktur BPDPKS, terdapat komite pengarah yang terdiri dari para menteri untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Artikel ini diambil dari sumber [CNBC Indonesia](https://cnbcindonesia.com/news/20241003122820-8-576650/video-pemberlakuan-eudr-berpotensi-ditunda-setahun).
