Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono memberikan tanggapan positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera. Menurut Bambang Haryo, pembangunan ruas tol di Jawa yang dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal karena tarif tol yang masih dianggap mahal. Sebagai hasilnya, transportasi publik dan logistik lebih banyak menggunakan jalan reguler non tol.
Menurut Bambang Haryo, observasi menunjukkan bahwa penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal, termasuk truk dan bis, masih sangat rendah dibandingkan dengan penggunaan jalan reguler nasional dan provinsi. Ia menyayangkan fakta bahwa meskipun jalan tol dibangun, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh angkutan publik dan logistik. Bambang Haryo menegaskan bahwa kebijakan untuk menghentikan proyek pembangunan jalan tol merupakan langkah yang tepat, sebab masih dibutuhkan perbaikan dan perawatan jalan nasional dan provinsi yang rusak.
Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya masyarakat dapat merasakan jalan reguler nasional dan provinsi yang lebar, layak, dan gratis seperti di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sehingga, pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan biaya transportasi yang minim. Bambang Haryo juga membandingkan panjang jalan tol di Indonesia dengan Malaysia, di mana Malaysia memiliki jalan yang tidak berbayar jauh lebih banyak daripada Indonesia. Oleh karena itu, Bambang Haryo mendorong Pemerintah untuk lebih fokus pada perbaikan, perawatan, dan peningkatan jalan reguler yang ada agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.