Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan arahan Presiden. Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif, demi menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi.
Presiden Prabowo dan stafnya juga membahas sumber pendanaan proyek ini yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam pembangunan IKN. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan anggaran negara sebesar Rp89 triliun untuk infrastruktur penting di fase awal (2022-2024), seperti jalan tol, tempat tinggal, air minum, sanitasi, fasilitas ibadah, dan lainnya.
Investasi swasta juga telah terkumpul sebesar Rp58,41 triliun hingga September 2024. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk membahas progres pembangunan IKN dan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.