Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overload (Odol) dalam hal jembatan timbang disebut memerlukan pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM), perangkat, dan peralatan. Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra dan praktisi transportasi dan logistik, menyoroti kurangnya jumlah SDM dan banyak peralatan yang sudah rusak di jembatan timbang. Dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan yang dibuka dengan operasional terbatas. Hal ini menjadi tantangan dalam menerapkan Zero Odol secara serius. Haryo menekankan perlunya pembenahan terhadap SDM, peralatan, dan perangkat di jembatan timbang sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan.
Selain pembenahan jembatan timbang, Haryo juga menyoroti pentingnya peningkatan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia yang hanya mencapai 10 ton, dibandingkan dengan negara lain seperti China, Jepang, dan Eropa yang sudah mencapai puluhan ton. Kondisi jalan yang ada saat ini juga perlu diperkuat konstruksinya. Menyikapi hal ini, Kemenhub harus membuat blueprint yang menjadi panduan dalam menerapkan Zero Odol, dengan melibatkan lembaga BRIN untuk perencanaan yang matang.
Penerapan kebijakan Zero Odol juga harus melibatkan semua stakeholder terkait, untuk mencari solusi bersama guna menghindari kerugian bagi semua pihak. Komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait dianggap penting untuk menjaga kesepakatan dalam penerapan kebijakan ini.