Pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti wacana pembatasan BBM Subsidi Pertalite untuk kendaraan bermotor dan menekankan perlunya evaluasi dan pengawasan yang tepat. Menurut BHS, pembatasan pembelian BBM Subsidi harus diikuti dengan evaluasi prioritas peruntukan dan harga BBM Subsidi, serta pengawasan distribusi. Ia juga menyarankan agar BBM Subsidi lebih difokuskan untuk transportasi publik, transportasi laut, nelayan, dan petani guna mendukung swasembada pangan. BHS juga menyoroti potensi penyalahgunaan dan kebocoran BBM Subsidi yang perlu diawasi oleh lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selain itu, ia menyarankan evaluasi harga BBM Subsidi Pertalite yang mempunyai oktan 90 agar sesuai dengan standar internasional dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, harapannya adalah kebutuhan BBM Subsidi bagi pengguna transportasi pribadi dapat terpenuhi dengan baik, serta mendorong peningkatan daya beli dan mengurangi beban konsumen.
“Pembatasan BBM Bersubsidi: Langkah Tepat untuk Masa Depan”
