Mayoritas industri di Indonesia mengalami keruntuhan karena beban yang terlalu besar bagi para pelaku usaha. Hal ini tidak hanya terjadi akibat masuknya barang impor, tetapi juga karena kondisi internal yang tidak mendukung. Bambang Haryo Soekartono (BHS), seorang anggota Dewan terpilih 2024-2029, menyarankan agar pemerintah memperkuat iklim usaha di dalam negeri untuk melindungi sektor industri lokal. Menurut BHS, memberi kemudahan kepada pelaku industri, mengurangi beban biaya, dan mempermudah perizinan bisa memacu pertumbuhan industri kecil dan menengah yang akan menjadi penopang bagi industri besar. Negara-negara seperti Cina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah memberikan perlakuan baik kepada pelaku industri mereka, sehingga memikat pengusaha untuk membuka usaha di sana.
Namun, di Indonesia, banyak kendala yang dihadapi oleh pengusaha, seperti perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama serta beban biaya yang tinggi seperti pajak yang beraneka ragam. Suku bunga bank yang tinggi dan harga energi yang mahal menjadi faktor lain yang membebani sektor industri di Indonesia. Infrastruktur jalan yang buruk juga menghambat distribusi logistik dan transportasi, sehingga menambah biaya produksi.
Selain itu, tingginya biaya hidup membuat daya beli masyarakat menurun, mengarah pada penurunan permintaan terhadap produk industri dalam negeri. BHS menekankan pentingnya introspeksi dan dukungan pemerintah dalam membangkitkan kembali industri dalam negeri. Insentif-insentif seperti pembebasan pajak, subsidi energi, bunga bank rendah, serta promosi produk dalam negeri harus diberikan untuk mendorong pertumbuhan industri lokal. Dengan demikian, bisa diharapkan bahwa industri dalam negeri dapat bangkit kembali dan bersaing di pasar global.