Sertifikasi Halal di Logistik: Potensi Truk Mogok Masal

by -9 Views

Pemerintah berencana menerapkan sertifikasi halal untuk angkutan transportasi logistik jalan raya (truk) menuai kontroversi. Menurut pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono, sektor transportasi logistik jalan raya tidak dapat dengan mudah disertifikasi halal karena banyak komponennya perlu diawasi. Ia menyoroti kendala dalam pemantauan kehalalan selama perjalanan truk berlangsung, termasuk tindakan pengemudi yang mungkin tidak selalu halal. Selain itu, biaya sertifikasi yang mahal juga menjadi perhatian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan beban biaya logistik di Indonesia.

Bambang Haryo juga menekankan perbedaan sektor transportasi dengan produk makanan atau minuman yang produksinya bisa dipantau secara berkala. Ia berpendapat bahwa sertifikasi halal dalam transportasi jalan raya terkesan mengada-ngada dan dapat membuka celah untuk praktik korupsi. Selain itu, kendala infrastruktur jalan rusak dan tingginya harga BBM di daerah-daerah tertentu membuat kondisi para pengusaha transportasi semakin sulit.

Dengan ancaman mogok nasional yang disuarakan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), ekonomi negara diprediksi akan terganggu dan produk industri sulit sampai ke tangan konsumen, berpotensi menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Bambang Haryo menekankan urgensi kebijakan yang lebih bijaksana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merugikan sektor transportasi dan industri. Apelannya adalah agar kebijakan yang berlaku adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, bukan sebaliknya.