Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo, memberikan tanggapannya mengenai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kader partainya untuk mengikuti retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa partisipasi kepala daerah dalam acara tersebut adalah urusan pemerintah, mengingat mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, menegaskan bahwa instruksi Megawati adalah masalah internal partai. Instruksi tersebut mengarahkan kepala daerah PDIP untuk menunda kehadiran dalam retreat yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari, dengan perintah untuk menjaga komunikasi dan siap mengikuti arahan partai. Surat instruksi tersebut ditandatangani dan dicap stempel lambang PDIP oleh Megawati. Akan tetapi, poin kontroversial ini memicu persepsi berbeda antara pemerintah dan partai politik tersebut.
PDIP vs Jokowi: Kontroversi Agenda Retreat Kepala Daerah
