Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah penghematan anggaran negara yang lebih besar dari prediksi sebelumnya. Target efisiensi awalnya sebesar Rp 306,69 triliun, namun disesuaikan menjadi Rp 750 triliun. Proses penghematan akan dilakukan dalam tiga tahap utama, dimulai dengan evaluasi anggaran oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.
Pada tahap pertama, pemerintah berhasil menghemat Rp 300 triliun dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sebagai strategi pengelolaan, Prabowo menyalurkan Rp 300 triliun ke Danantara, lembaga investasi yang mendukung proyek-proyek nasional, terutama di bidang infrastruktur, energi, dan teknologi.
Seorang pakar digital, Anthony Leong, menyarankan agar sebagian anggaran efisiensi dialokasikan untuk investasi dalam Bitcoin. Ia mencontohkan keputusan beberapa negara, seperti El Salvador, yang memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan devisa mereka. Anthony berpendapat bahwa Indonesia juga bisa melakukannya untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Menurut Anthony, utang pemerintah Indonesia saat ini mencapai Rp 8.400 triliun dengan harga Bitcoin per 25 Februari 2025 sekitar USD 87.149 atau sekitar Rp 1,41 miliar per BTC. Jika Rp 300 triliun dialokasikan untuk pembelian Bitcoin, Indonesia bisa mendapatkan sekitar 212.766 BTC. Dalam skenario harga Bitcoin mencapai Rp 5 miliar per BTC, nilai investasi akan mencapai Rp 1,063,83 triliun, atau sekitar 12,66% dari total utang negara.
Anthony memperkirakan jika Bitcoin mencapai Rp 20 miliar per BTC, nilai investasi bisa mencapai Rp 4,255,32 triliun, hampir menutupi setengah dari total utang negara. Ini menjadi sebuah opsi menarik untuk memperkuat posisi keuangan negara.
Investasi Bitcoin Solusi Bayar Utang Prabowo
