Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Dalam sebuah siaran pers video, Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum terkait kasus tersebut.
Menurut Hasan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi di semua sektor, termasuk lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung tindakan hukum yang diambil oleh Jaksa Agung sebagai bagian dari upaya lebih luas Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan guna memperkuat posisinya dan meningkatkan profesionalisme.
Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, sehingga menjaga tata kelola perusahaan yang baik sangat penting. Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara dan memastikan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa kepentingan rakyat ditempatkan di posisi terdepan. Dengan fokus pada transparansi dan integritas, diharapkan Pertamina akan muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat dan bertanggung jawab.
