Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (PERMAKIN) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menuntut agar kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX 2021 diambil alih. Mereka menilai bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tidak profesional dalam penanganan kasus korupsi tersebut, yang diduga merugikan hingga Rp 2,58 triliun. Ketua PERMAKIN, Rio, dalam orasinya menyatakan kecurigaan terhadap profesionalitas Kejati Papua dalam mengusut tuntas kasus tersebut, terutama terkait dengan Yunus Wonda yang belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun terlibat dalam dakwaan Jaksa di persidangan. Rio juga menyoroti bahwa Bupati terpilih Jayapura, Yunus Wonda, belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun dakwaan JPU menyatakan adanya aliran dana kepadanya. Para mahasiswa meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Papua diperiksa dan kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa lagi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Permintaan terhadap Kejaksaan Agung adalah agar memeriksa dugaan ketidakprofesionalan Kejaksaan Tinggi Papua dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana PON ke XX dan segera mengambil alih kasus tersebut.
PERMAKIN Gelar Aksi Demo: Minta Kajati Papua Diperiksa!
