Maroko bersiap menerapkan kerangka legislatif untuk mengatur penggunaan aset kripto, sejalan dengan rekomendasi G20 dan upaya untuk mengelola risiko terkait. Gubernur Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, menyatakan bahwa tujuan dari kerangka hukum ini adalah untuk mempromosikan inovasi keuangan sambil memastikan regulasi yang tepat bagi aset kripto. Kerjasama dengan Bank Dunia dan IMF dalam pengembangan kerangka tersebut menunjukkan komitmen untuk seimbang antara regulasi yang ketat dan kemungkinan inovasi yang terjadi di ekosistem kripto. Maroko berambisi menjadi negara berkembang pertama yang memiliki undang-undang komprehensif untuk aset kripto, dengan harapan bisa mengatasi tantangan finansial dan ekonomi yang muncul akibat digitalisasi sistem moneter. Sebagai negara dengan tingkat adopsi kripto yang meningkat, Maroko berada di urutan ke-13 dari 20 negara dengan penggunaan bitcoin terbesar pada tahun 2023, menurut Insider Monkey. Laporan adopsi kripto global Chainalysis juga menempatkan Maroko di peringkat ke-20 dalam adopsi kripto secara global pada tahun yang sama. Dengan proses legislasi yang melibatkan konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan kabinet, Maroko berupaya memastikan implementasi kerangka hukum kripto yang efektif. Disarankan bagi pembaca untuk melakukan analisis mendalam sebelum melakukan transaksi investasi terkait aset kripto, karena setiap keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas hasil investasi yang mungkin timbul dari informasi yang disediakan.
Regulasi Kripto di Vietnam: Panduan Pengelolaan Kripto yang Efektif
