Pemerintah Bolivia telah mengambil langkah inovatif dengan memanfaatkan mata uang kripto untuk membayar impor energi, sebagai respons terhadap krisis bahan bakar dan kelangkaan dolar yang semakin parah. Keputusan ini diumumkan oleh perusahaan energi milik negara, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), serta pejabat pemerintah dalam pernyataan kepada Reuters.
Bolivia menghadapi penurunan drastis dalam cadangan devisa karena ekspor gas alamnya merosot, yang memperparah krisis bahan bakar dengan antrean panjang di pom bensin dan protes masyarakat yang terdampak. Untuk mengatasi tantangan ini, YPFB telah memperkenalkan sistem baru yang memungkinkan penggunaan mata uang kripto dalam transaksi impor energi setelah persetujuan pemerintah. Tujuan sistem ini adalah untuk mendukung subsidi bahan bakar nasional di tengah keterbatasan cadangan dolar yang semakin kritis.
Meskipun sistem pembayaran ini telah diizinkan, YPFB belum sepenuhnya menerapkan aset digital dalam transaksi impor energi, namun berencana untuk melakukannya dalam waktu dekat. Bolivia, yang dulu dikenal sebagai pengekspor energi bersih berkat cadangan gas alamnya yang melimpah, kini beralih menjadi importir energi karena menurunnya produksi gas domestik. Langkah Bolivia untuk menggunakan kripto dalam perdagangan energi menandakan perubahan besar dalam cara negara berkembang menghadapi tantangan ekonomi global, yang semakin banyak negara mencari alternatif terhadap dolar AS.
