Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dikelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini sebagai bagian dari komitmennya dalam memerangi korupsi dan memastikan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, yang juga dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago yang merupakan pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan pasar terhadap Danantara.
Agar transparan dan dapat dipercaya, Danantara akan dipimpin oleh individu dengan integritas tinggi. Sistem pengawasan bertingkat telah dibentuk oleh Presiden Prabowo, meliputi Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas. Ada juga rencana untuk melibatkan mantan presiden sebagai penasihat, demi memastikan lembaga ini diarahkan oleh individu yang cinta pada Indonesia.
Dengan aset senilai Rp14.000 triliun, Danantara bertujuan bukan hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana ini adalah untuk generasi masa depan Indonesia, sesuai dengan Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945 yang menekankan pentingnya mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Industri strategis tetap harus berada di bawah kendali negara, demikian kata Hasan.
