Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meningkatkan tarif royalti di sektor mineral dan batu bara guna meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor tambang. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyadari bahwa langkah tersebut akan memberatkan para pelaku usaha, terutama di tengah penurunan harga nikel akibat kelebihan pasokan dari Indonesia. Meskipun demikian, Sugeng sedang mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat besarnya Proporsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan migas yang hampir mencapai 50% dari total PNBP nasional. Oleh karena itu, ia mendorong diversifikasi komoditas tambang agar penerimaan negara tidak hanya bergantung pada nikel dan batu bara.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi royalti di sektor pertambangan. Selain rencana kenaikan royalti pertambangan minerba, pemerintah juga sedang mengidentifikasi potensi pendapatan negara dari jenis turunan mineral lainnya yang belum dimasukkan dalam pendapatan negara. Persoalan kenaikan tarif royalti sektor minerba sudah hampir mencapai tahap final, menurut Bahlil. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk mendukung proses hilirisasi di sektor pertambangan.
