Rusia sedang mempertimbangkan untuk menciptakan stablecoin versi mereka sendiri setelah beberapa dompet stablecoin USDT terkait dengan Rusia diblokir. Langkah ini diusulkan oleh Wakil Kepala Departemen Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia, Osman Kabaloev. Menurut Kabaloev, stablecoin seperti USDT yang dipegang ke dolar AS telah menjadi solusi yang sangat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran antara kripto dan uang tunai, terutama di tengah sanksi Barat yang membuat perusahaan Rusia kesulitan dalam transaksi internasional.
Perlunya alat internal yang mirip dengan USDT ditekankan oleh Kabaloev setelah pemblokiran terbaru yang berdampak besar. Garantex, sebuah bursa kripto berbasis di Rusia, melaporkan bahwa perusahaan stablecoin Tether telah memblokir dompet-di platform mereka dengan total saldo lebih dari USD 30,12 juta. Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina telah melarang penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran di dalam negeri, namun sejumlah perusahaan Rusia aktif dalam percobaan transaksi internasional menggunakan aset kripto.
Langkah menciptakan stablecoin nasional dianggap sebagai solusi jangka panjang agar Rusia tidak selalu bergantung pada sistem keuangan luar negeri yang rentan terhadap sanksi dan pembatasan. Rusia berharap dengan stablecoin lokal, mereka tetap dapat menjaga kelancaran transaksi internasional meskipun tekanan geopolitik yang tinggi. Layanan Pajak Federal Rusia telah mengumumkan bahwa individu dan bisnis yang terlibat dalam penambangan aset digital sekarang dapat melaporkan penghasilan mereka melalui akun pribadi, sesuai dengan Undang-Undang Federal No. 259-FZ di Rusia. Penambang kripto diwajibkan melaporkan jumlah mata uang digital yang mereka tambang paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah aset tersebut dihasilkan. Sistem perpajakan ini bersifat progresif, di mana pendapatan hingga USD 23.976 dikenakan tarif 13%, sedangkan jumlah di atas itu dikenakan pajak 15%. Pemerintah meyakinkan bahwa sistem ini akan meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
