Sengketa Kamboja-Thailand: Gugatan ke Mahkamah Internasional

Ketegangan perbatasan antara Kamboja dan Thailand kembali memanas. Setelah pembicaraan bilateral berujung buntu dan bentrokan bersenjata menewaskan seorang prajurit, Kamboja memilih jalur hukum internasional dan menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Phnom Penh secara resmi mengajukan permintaan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand. Langkah ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan di sepanjang perbatasan sepanjang 820 km tidak kunjung menemukan titik terang.

Perdana Menteri Hun Manet menyatakan bahwa Kamboja memilih resolusi damai berdasarkan hukum internasional melalui mekanisme ICJ untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Dalam unggahan Facebook yang dilakukan Hun Manet, ia menampilkan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn yang memegang surat resmi untuk ICJ. Konflik terbaru yang menewaskan satu tentara Kamboja terjadi pada 28 Mei lalu dan memperlihatkan potensi eskalasi di empat titik perbatasan yang masih menjadi sengketa.

Kamboja telah mengusulkan agar Thailand membawa kasus tersebut ke ICJ, namun akan tetap melanjutkan proses hukum secara sepihak bila Bangkok menolak. Sementara itu, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Bangkok sebelumnya telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam persoalan ini dan lebih memilih penyelesaian melalui jalur bilateral. Pembicaraan demarkasi perbatasan terakhir kembali menemui jalan buntu sementara Thailand hanya menyebut akan melanjutkan diskusi dan implementasi bersama.

Kamboja juga mengumumkan langkah tegas sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand dengan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk Thailand lainnya. Pemerintah Kamboja juga memerintahkan stasiun televisi lokal untuk menghentikan penayangan film Thailand. Kamboja sebelumnya pernah menang dalam sengketa kuil Preah Vihear pada 1962 melalui ICJ dan mengajukan klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada 2013.

Source link