Pada Konferensi Ekonomi Internasional St. Petersburg tahun 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan lonjakan produksi pangan negara yang mencatat rekor. Lonjakan produksi ini secara langsung dikaitkan dengan reformasi regulasi menyeluruh dan langkah-langkah anti-korupsi yang diterapkan selama bulan-bulan awal pemerintahannya. Dalam pidato kuncinya di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 pada Jumat (20 Juni), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa produksi beras dan jagung naik sekitar 50 persen sejak tujuh bulan pemerintahannya, menjadi peningkatan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan karena kebetulan, melainkan hasil dari pergeseran kebijakan yang difokuskan pada deregulasi dan penegakan tegas anti-korupsi di sektor pertanian dan pangan. Dengan memangkas birokrasi, menghapus regulasi yang menghambat, dan berkomitmen dalam memberantas korupsi, Prabowo menyatakan bahwa hasilnya sudah terlihat.
Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah cadangan beras nasional Indonesia yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 4,4 juta ton. Presiden menegaskan bahwa target empat tahun ke depan adalah mencapai swasembada pangan dan menjadi pengekspor bersih beras dan jagung.
Keamanan pangan menjadi salah satu pilar dari empat prioritas strategis pemerintahan Prabowo, selain swasembada pangan, kemandirian energi, reformasi pendidikan, dan percepatan industrialisasi. Prabowo juga menekankan keyakinannya pada pendekatan ekonomi yang seimbang, dengan menggandeng kekuatan kapitalisme sambil tetap mempertahankan intervensi pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan serta melindungi yang rentan.
Dengan pencapaian di bidang pertanian ini, Prabowo menunjukkan keinginan Indonesia untuk berperan lebih besar di panggung global, terutama melalui keikutsertaannya di BRICS dan keterlibatannya yang semakin dalam dengan Bank Pembangunan Baru. Dengan hasil reformasi yang mulai terlihat, Indonesia menunjukkan niatnya untuk tidak hanya meningkatkan kemakmuran dalam negeri, tetapi juga untuk menjadi kekuatan kredibel dan konstruktif dalam tatanan ekonomi internasional.
