Pemerintah mengharapkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap berlanjut pada tahun depan. Maka dari itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dirancang terkoneksi dengan kebijakan di tahun sebelumnya dan strategi dalam jangka menengah.
Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, APBN sudah berfungsi sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dan tetap menjaga agar pengelolaan fiskal sehat dan berkelanjutan.
Terbukti, ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif selama delapan kuartal beruntung setelah pandemi covid-19. Inflasi juga terkendali dengan baik serta sistem keuangan yang stabil. Di sisi lain APBN tetap dalam kondisi sehat dengan defisit yang rendah terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini harus terus dilanjutkan. APBN 2023 yang solid akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong APBN 2024. Demikian juga APBN 2024, akan mempunyai nilai strategis untuk menghantar Indonesia keluar dari midle income trap menuju Indonesia maju, adil, makmur di tahun 2045.
Sejalan dengan hal tersebut, arsitektur APBN 2024 harus mampu untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Tantangan Perekonomian Indonesia
Perekonomian ke depan masih akan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, tensi geopolitik yang makin tinggi serta dampakya kepada peta geopolitik dan per-dagangan dunia. Kedua, dampak perubahan iklim yang makin nyata dan perlu langkah antisipasi dan mitigasi.
Ketiga, perkembangan teknolo-gi digital yang sangat cepat dan memiliki dampak serius pada perubahan perilaku baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Keempat, transisi dari pandemi ke endemi tetap perlu diantisipasi dan diwaspadai, agar transisi menuju living with endemic dapat berjalan smooth.
Berbagai tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional untuk dapat memanfaatkan sebagai windows of opportunity munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan serta arah kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan, Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar Rupiah R15.000 per USS, tingkat suku bunga SBN 10 ‘Tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel dan lifting minyak bumi 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta-1,033 juta barel setara minyak per hari.
Arsitektur APBN 2024
Arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran APBN didorong agar berfungsi optimal sebagai berikut, pertama APBN sebagai shock absorber: melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pagan, ketahanan energi, pengendalian inflasi).
Kedua, APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transfor-masi ekonomi) yang fokus human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. Ketiga, APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan).
Adapun, transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
Strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda. Antara lain, satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatanserta reformasi sistem perlidungan sosial. Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya bidang energi, pangan, konektivitas serta teknologi informasi dan komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui penghiliran sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Postur APBN 2024
Dengan mencermati sederet tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan APBN 2024 dengan pendapatan negara sebesar Rp2802,3 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.309,9 triliun dan PNBP sebesar Rp492,0 trilin serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Belanja negara dialokasikan Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun dan defisit anggaran Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB.
Kementerian Lembaga mendapatkan porsi Rp1.090,8 triliun pada tahun depan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8%, pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran. Belanja Non K/L mencapai Rp1.376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha.
Melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dan indikator pembangun-an disepakati tingkat kemiskinan pada rentang 6,5%-7,5%, Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0%-5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0%-1%, rasio gini pada 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105-108, dan nilai tukar nelayan pada 107-110.
