Pimpinan DPR menerima dan merespons kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan dijadwalkan untuk bertemu besok. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan, dijamin bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Pemimpin fraksi akan berkumpul besok untuk mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah memberi instruksi agar anggota yang dihentikan tidak menerima fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lainnya. Perihal Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset masih berkaitan dengan undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu karena proses konsultasi sudah luas. Harapannya, RUU KUHAP bisa diselesaikan sebelum akhir sesi ini untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset.
Reformasi di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah komitmen bersama anggota DPR untuk belajar dari masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai evaluasi ke depan.
