Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana hingga Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar berbagai tagihan, seperti subsidi dan kompensasi.
“Dalam dua minggu ke depan, kami akan membayar tagihan senilai Rp 540 triliun. Operasi APBN kita akan sangat besar dalam dua minggu ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa sebagian besar dari dana Rp 540 triliun tersebut akan digunakan untuk pembayaran kompensasi dan subsidi.
Isa mengatakan bahwa belanja pada paruh kedua bulan Desember ini mencapai lebih dari Rp 500 triliun, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp 85 triliun.
Hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.588,2 triliun, atau 83,03% dari alokasi belanja negara tahun ini sebesar Rp 3.117,2 triliun.
Salah satu alasan melambatnya penyerapan belanja negara adalah belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) terutama terkait subsidi dan kompensasi. Hal ini disebabkan oleh melandainya harga minyak dunia yang mengakibatkan belanja untuk kompensasi dan subsidi energi menjadi lebih rendah.
Untuk mempercepat belanja negara, pemerintah akan mendorong K/L mempercepat penyelesaian kontrak proyek, memonitor proses pengajuan SPM, dan bekerja sama dengan K/L lainnya untuk mempercepat penyerapan anggaran.
