Pengoperasian Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menjadi topik hangat belakangan ini, dengan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu tumpang tindih dalam tata ruang sebagai akar permasalahan. DPRD, bersama pegiat lingkungan, mengkritik keberadaan KJA tersebut yang telah beroperasi sejak tahun 2019. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut telah dikecam dan DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pangandaran: Sorotan DPRD terhadap Tata Ruang
