Operasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menjadi perbincangan hangat belakangan ini, terutama setelah Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar dari permasalahan ini. DPRD bersama para pegiat lingkungan mengkritik keberadaan KJA yang mulai beroperasi sejak tahun 2019. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut mendapat kecaman dan DPRD menekan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan. Hal ini memunculkan perhatian sejumlah pihak terkait dampak dari operasi KJA tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis dengan pelestarian alam.
Polemik Keramba Jaring Apung Pangandaran: Sorotan DPRD
