Mulyanto mendesak agar MIND ID, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dapat mengendalikan operasional dan keuangan di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Menurut Mulyanto, jika kepemilikan saham pemerintah Indonesia melalui holding tambang masih belum optimal, sebaiknya pemerintah tidak memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk INCO.
Ia juga berharap agar saham INCO yang dilepas nantinya adalah milik Vale Canada Ltd (VCL), bukan saham milik yang lain, sehingga MIND ID benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas.
Mulyanto juga meminta agar harga saham yang dilepas tersebut harus di bawah harga pasar dan terjangkau bagi MIND ID. Menurutnya, hal ini harus tercapai dalam proses divestasi saham tersebut.
Menurut Mulyanto, saham mayoritas dari BUMN di INCO ini menjadi penting sebagai wujud amanat konstitusi dan Undang-undang Minerba, agar secara bertahap negara menguasai pengusahaan sumber daya alam ini. Sehingga sumber kekayaan alam tersebut benar-benar digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
Kepemilikan saham Indonesia di INCO melalui MIND ID saat ini baru sebesar 20%, dan sekitar 21,18% tersebar di pasar saham Indonesia. Artinya, jika penambahan saham hanya 14%, maka MIND ID akan memiliki 34% saham Vale.
Sementara itu, pemegang mayoritas saham Vale sendiri saat ini dipegang oleh Vale Canada Limited (VCL) dengan komposisi 43,79% saham, kemudian Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03%.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa nilai valuasi yang ditawarkan VCL untuk melepas 14% sahamnya di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada MIND ID dinilai masih mahal. Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong dua opsi kepada pihak Vale, salah satunya yakni penciutan sejumlah wilayah tambang nikelnya.
