Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut rencana akuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) oleh Holding BUMN Tambang MIND ID masih berkutat pada persoalan negosiasi harga. Rencananya saham INCO yang akan dialihkan ke MIND ID yakni sebesar 14%.
Arifin berharap Vale Canada Limited (VCL) selaku pemegang mayoritas saham dapat memberikan harga murah di bawah pasar. Dengan begitu, tidak memberatkan dari sisi keuangan MIND ID. “(Negosiasi) akan berlangsung tapi kita minta Vale memberi harga murah,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (4/12/2023).
Sebagaimana diketahui, kepemilikan saham Indonesia di INCO melalui MIND ID saat ini baru sebesar 20%, dan sekitar 21,18% tersebar di pasar saham Indonesia. Artinya, jika penambahan saham hanya 14%, maka MIND ID akan memiliki 34% saham INCO.
Sementara, pemegang mayoritas saham INCO sendiri saat ini dipegang oleh Vale Canada Limited (VCL) dengan komposisi 43,79% saham, kemudian Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03%. “Mayoritas saham iya, tapi kan ini kan harus joint management lah supaya ada governance yang baik,” kata Arifin.
Meski begitu, Arifin belum dapat membeberkan lebih rinci besaran porsi saham milik siapa yang akan banyak dikurangi. Milik VCL atau saham milik Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM). “Iya Vale Canada, sebagian dari Sumitomo,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menegaskan pemerintah mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang cukup kuat untuk menekan harga saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Menurut dia, pemerintah sangat memungkinkan melakukan intervensi kepada Vale Canada Ltd (VCL) selaku pemegang saham mayoritas INCO agar memberikan harga di bawah pasar. Mengingat, divestasi saham ini merupakan syarat bagi INCO untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Ini kan kontraknya mau habis. Jadi ada posisi bargaining-nya pemerintah dalam hal itu untuk memperpanjang kontrak yang mau habis,” kata dia ditemui di Gedung DPR, dikutip Rabu (29/11/2023).
Di samping itu, proses perpanjangan IUPK ini juga menjadi salah satu variabel yang memperkuat posisi pemerintah untuk daya tawar mendukung MIND ID menguasai saham mayoritas dan menjadi pengendali keuangan di INCO.
Ramson menjelaskan dari sisi perundang-undangan pemerintah bisa saja mengambil-alih lahan konsesi tambang milik INCO dan memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Hal tersebut seperti halnya di blok migas yang setelah kontraknya berakhir lalu diberikan kepada Pertamina.
“Tapi ini kan tidak, jadi ini win-win solution dari pengalihan kekuasaannya harus ke MIND ID,” ujarnya.
