Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana tugas Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggunakan stok yang dimiliki Perum Bulog untuk penggilingan padi di dalam negeri. Dia juga mengaku sedang mempersiapkan kebijakan terkait harga beras yang akan diajukan.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan pembentukan ekosistem pangan dengan menghubungkan rantai dari awal hingga akhir. Mulai dari kementerian, lembaga, asosiasi, swasta, BUMN, hingga pelaku pascapanen seperti penggilingan padi, semua harus bekerja sama untuk memperkuat stok dan menjaga stabilitas harga di pasar.
Arief mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki strategi yang dianggap bisa menjadi solusi untuk membangun kondisi penggilingan padi di dalam negeri. “Hari ini kondisinya di hulu, petani padi senang dengan harga gabah yang lebih baik. Namun, di hilir telah banyak program pemerintah sebagai intervensi untuk menekan harga beras di pasar. Sekarang tinggal bagaimana kita memberikan perhatian pada penggilingan padi,” kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (24/10/2023).
“Pada percepatan stabilisasi harga, kami telah menyiapkan 200 ribu ton beras untuk pengusaha penggilingan padi, bukan pedagang. Nantinya, harga beras akan disiapkan bersama-sama. Hal ini untuk membantu distribusi beras secepat mungkin kepada masyarakat,” tambahnya.
Stok beras komersial Bulog sebanyak 200 ribu ton akan langsung diarahkan ke penggilingan padi di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi upaya intervensi pemerintah yang telah dilakukan untuk menurunkan harga beras yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini adalah langkah tercepat yang bisa kita lakukan. Tugas BPN adalah memastikan ketersediaan dan keberadaan stok,” ujarnya.
“Jadi stok Bulog yang harus kita persiapkan tidak boleh kurang dari 1 juta ton. Saat ini stok Bulog sekitar 1,4-1,5 juta ton. Jadi kita ingin memastikan bahwa saat Pemilu 14 Februari, semua stok kita mencukupi, bahkan sampai 9 April,” tambah Arief.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
DPR Sebut Beras Dikuasai Oligarki
(dce/dce)
