Pemerintah akan mengubah skema pemberian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi penghargaan ketika skema gaji tunggal telah diterapkan. Besar kecilnya tunjangan alias penghargaan yang diberikan nantinya akan sangat bergantung dari kinerja PNS.
Artinya semakin bagus kinerja PNS, maka semakin besar pula ‘tunjangan’ atau penghargaan yang akan didapatkan oleh PNS. “Kami menyiapkan konsep total reward,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (31/10/2023).
Alex mengatakan secara umum gaji tunggal diterapkan untuk memperbaiki sistem gaji dan sistem tunjangan yang diterima PNS saat ini. Namun, kata dia, gaji tunggal bukan berarti hanya menggabungkan kedua komponen itu saja. “Gaji tunggal itu bukan gaji dan tunjangan kinerja dicemplungkan terus semua orang tetap sama dapatnya,” kata Alex.
Dia mengatakan tunjangan kinerja yang saat ini didapatkan oleh PNS tidak terlalu ditentukan oleh kinerja, melainkan lebih pada jabatan. Dalam sistem gaji tunggal nantinya, kata dia, insentif atau penghargaan yang diberikan kepada PNS akan sangat ditentukan oleh kinerja PNS.
“Kalau yang sekarang ini-kan tunjangan kinerja itu saya pasti dapat jumlah yang sama dengan teman sejawat saya, kalau sama-sama deputi ya sama jumlahnya. Ke depan tidak begitu lagi, kinerja saya akan menentukan jumlah dari tunjangan kinerja itu,” kata dia.
Dia menjelaskan gaji dan penghargaan dalam gaji tunggal sebenarnya masih digodok oleh pemerintah. Namun, kata dia, besaran gaji dan penghargaan tersebut akan dihitung berdasarkan sejumlah indikator, seperti jabatan dan risiko pekerjaan. Semakin tinggi jabatan dan risiko pekerjaan, maka semakin besar pula gaji dan penghargaan yang bisa dibawa pulang.
“Misalnya direktur jenderal, dirjen itu coba bayangkan urusin anggaran puluhan triliun sampai ratusan triliun, kalau gajinya Upah Minimum Regional (UMR) wajar tidak?” kata dia.
Menurut dia, penentuan besaran gaji dan penghargaan tersebut dilakukan untuk menghindari risiko PNS melakukan korupsi. Sebab, apabila gaji sudah besar seharusnya tidak ada lagi alasan PNS untuk melakukan korupsi. “Kalau gajinya kurang, teorinya dia akan mencari tambahan gaji dengan caranya sendiri,” kata dia.
Sementara itu, dia mengatakan besaran penghargaan yang dibawa pulang oleh PNS juga ditentukan oleh produktivitasnya. Dia menggunakan perumpamaan bahwa PNS adalah wartawan. Maka tolak ukur untuk menilai kinerja PNS itu adalah kualitas dan kuantitas berita yang dikirimkan oleh si wartawan.
Menurut Alex, pemerintah saat ini masih menyusun formula yang tepat untuk menghitung besaran insentif yang akan diberikan kepada PNS, sesuai dengan jabatan dan risiko pekerjaannya. “Nanti akan dicari masing-masing kan punya karakternya sendiri-sendiri,” kata dia.
