DPRD Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi mencakup rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, pemantauan roadmap penyehatan fiskal daerah, dan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Semua langkah ini bertujuan untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan opini BPK di masa mendatang, sesuai komitmen DPRD untuk pembangunan keuangan daerah yang lebih baik.
Sorotan DPRD Pangandaran Terhadap Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
