Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia semakin berwibawa di hadapan pengusaha nikel dan timah. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) kini telah diperluas untuk mencakup komoditas nikel dan timah, tidak hanya batu bara seperti sebelumnya.
Dalam acara Peluncuran Simbara Timah dan Nikel, Sri Mulyani menyatakan bahwa sistem tersebut dapat mencegah tambang ilegal, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan memaksa perusahaan untuk membayar hutang mereka. Selain itu, Simbara juga memungkinkan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan para pengusaha timah dan nikel dalam menjalankan tata kelola pertambangan yang sehat.
Dengan adanya fitur automatic blocking system (ABS), pemerintah bisa secara efektif menindak perusahaan yang melanggar aturan. Melalui Simbara, seluruh sistem pengawasan industri nikel dan timah, mulai dari hulu hingga hilir, disederhanakan menjadi satu sistem yang terintegrasi.
Sebagai hasil dari implementasi Simbara, pemerintah berhasil mencegah modus ilegal mining senilai Rp 3,47 triliun, meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 2,53 triliun, dan menyelesaikan piutang sebesar Rp 1,1 triliun. Data ini khusus untuk komoditas batu bara.
Sri Mulyani menekankan bahwa dengan Simbara, pemerintah dapat bekerja secara efisien, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa memberatkan perusahaan. Seluruh proses pengawasan dan penegakan kebijakan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif melalui sistem tersebut.
